Sinar5news-com- Jakarta- Politik itu mengajarkan moral nilai Budi kemuliaan bukan penindasan, kemunafikan, kebohongan, kejahatan. Pergeseran praktek politik di Indonesia sudah sangat melebar jauh dari hakekat berkuasa model ajaran Pancasila. Sebagai ladang pengabdian yang penuh kesantunan, tata nilai, toleran, menghormati dan menghargai perbedaan.
Penguasa di negri ini seakan akan berhak dan boleh melakukan apapun.
Harus ada pengendalian, ada Politikel komitmen. Pemerintah yang legitimate ditandai Protes harus ada ruang untuk di dengar. Tokoh politik Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir mereka politisi tapi mereka juga negarawan, pemikir dan teladan bagi seluruh warga bangsa.
Para pendiri bangsa sudah sepakat bahwa Indonesia berbentuk republik artinya : 1. Negara Republik komitmen utama pada keutamaan publik interes. Jika tidak mendengar melayani rakyat itu maknanya penghianatan pada Republik. 2. Kita akan mendirikan bangsa satu untuk semua untuk kemaslahatan. 3. Perpu yang lahir untuk kemaslahatan terciptanya keadilan sosial. Hal ini yang tidak dijiwai oleh politisi sekarang. Politik tipu muslihat yang terlihat di permukaan Hipokrit. Ungkapan Muhtar praktek politik di negri ini keutamaan publik dikhianati hanya untuk mengatur kepentingan diri sendiri, kelompok dan golongan.
Dalam negara demokrasi semua diberikan ruang bersuara bukan sebaliknya kontrol sistem dilemahkan, media sudah tidak lagi tegak lurus, mesti ada oposisi bukan semua ada dalam kekuasaan. Dinamika politik Nasional saat ini lebih mempertontonkan saling curiga mencurigai, media terkesan menghakimi, pemberitaan cendrung kepada salah satu Paslon. Kearifan lokal semakin memudar. Otoritas pemilik partai melampaui batas.
Pesan Bung Karno dalam Pidato 1 Juni menjelaskan Pancasila. Indonesia harus berdikari mandiri. Demokrasi politik demokrasi ekonomi maknanya sejahtera secara bersama merata untuk semua warga bangsa. Anehnya yang terjadi saat ini 25 juta lebih warga bangsa dalam kemiskinan. Mereka yg miskin tdk memperoleh kesempatan dalam akses akibatnya ketimpangan yg tinggi melahirkan persepsi negatif pada warga. Penyakit kemiskinan mutlak harus dihentikan untuk mengangkat kehidupan berbangsa yang bermartabat.
Kontestasi politik harus dimaknai riang gembira tanpa intimidasi. Kekuasaan harus berjalan melayani untuk kemaslahatan warga bangsa. Aneh kemudian pejabat negara ikut bertarung tapi tidak mundur dari jabatan. Tentu ini dapat melemahkan kualitas demokrasi kita semakin jauh akibatnya manuver kekuasaan berkelinden di semua ruang dan waktu yang sulit diterjemahkan untuk tidak memihak bagi bawahan tatkala Paslon masih sebagai pejabat pemerintah.
Kondisi politik amburadul tentu akan sangat membingungkan anak muda yang rasional yang mesti disuguhkan cara kebaruan, keadaban, berkualitas sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa negara. Kemurnian pemilu agar tidak kecewa harus dijaga kawal bersama sejak dini pada semua tahapan.
Politik harus dijadikan jalan mengatur Nex leader lokomotif di depan harus baik. Kepercayaan yang menurun. Rakyat masih jadi obyek belum jadi subyek karena semua masih dimobilisasi blm atas kesadaran sendiri. Poter education harus dilakukan dengan melibatkan kampus dst. Pemilu di tahun 2024 ini seolah olah sudah diberikan instruksi². Akan sangat tidak sehat jika kemudian yang menang terkadang sudah diketahui. Semua harus turun gunung. Agar menjaga kembali ke demokrasi itu sendiri mengedepankan keutamaan publik itu sendiri.
Kebangkrutan Romawi kehilangan keutamaan publik, moralitas bangkrut. Korupsi, penghianatan terjadi di semua sudut. Indonesia negara ketuhanan tapi setelah 78 tahun merdeka belum ada tanda tanda kemakmuran dan keadilan. Patriotisme demokrasi hanya berorientasi pada pelayanan prima, kesejahteraan rakyat. Hati, telinga, dibuka untuk mendengar suara rakyat. Kebijakan negara semua berorientasi kemakmuran dan keadilan rakyat serta komitmen pada penegakan hukum tegak lurus.