Sinar5news.com – Lombok Utara – Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salahsatu wilayah yang sangat terdampak oleh gempa bumi di awal Agustus 2018 lalu. Gempa bumi terjadi pada hari Minggu. tanggal 5 Agustus 2018, pukul 19:45:35 WITA. Berdasarkan informasi dari BMKG pusat gempa bumi berada pada koordinat 8,37° LS dan 116,48° BT, dengan magnitudo 7,0 pada kedalaman 15 km. Sebelumnya, pada tanggal 29 Juli 2018 dengan kekuatan M6,4 dengan kedalaman 10 km.
Gempa tersebut meluluh-lantakan berbagai fasilitas layanan publik, salah satu fasilitas yang penting adalah Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya. Musibah Gempa Bumi tersebut mengundang empati berbagai pihak, yang dengan berbagai upaya pemerintah Nusa Tenggara Barat (ZULROHMI) berusaha me-loby dan berkomunikasi dengan dengan Berbagai pihak untuk memulihkan fasilitas publik yang rusak pasca gempa.
Peran sangat penting dalam melaksanakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Lombok dan sekitarnya. Pemda bertanggung jawab dalam menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemda melakukan pendataan kerusakan, menetapkan data kerusakan rumah masyarakat dan fasilitas pelayanan publik serta mengusulkan rencana kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui pemerintah daerah provinsi.
Pemda menyediakan APBD Kabupaten/Kota dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Pemda juga melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, menyediakan ketersediaan lahan, menerima aset hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi yang berasal dari APBD, serta mengawasi dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada pemerintah pusat melalui Kepala BNPB dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi NTB.
Selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung, pemerintah daerah provinsi (Zul-Rohmi) dan kabupaten/kota tetap melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat, berkoordinasi dengan BNPB. Layanan dasar publik sektor pendidikan di SMKN 1 Tanjung yang dilaksanakan oleh proyek UNDP-PETRA yang didukung oleh Pemerintah Jerman melalui KfW di Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan pendanaan Rp. 17.966.265.579,- , telah rampung dilaksanakan, saat pemerintahan ZULROHMI .
Sehingga tindaklanjut proses administrasi serah terima aset, agar pemanfaatan oleh pengguna di daerah dapat segera dilaksanakan, mengingat fasilitas ini sangat dibutuhkan segera untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar dan pelayanan kesehatan dasar. Dikarenakan proses administrasi BAST membutuhkan waktu, namun mengingat kebutuhan pemanfaatan fasilitas ini sangat mendesak dan kondisi beberapa fasilitas bangunan sementara sudah tidak memadai, maka mekanisme pinjam pakai menjadi bahan pertimbangan yang disulkan agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan segera oleh masyarakat di wilayahnya.
Sebagai informasi bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan kegiatan inagurasi secara simbolis atas rampungnya fasilitas sasaran proyek UNDP-PETRA ini pada tanggal 27 Oktober 2021.
Pada kepemimpinan Kepala Sekolah Sabri, M.Pd, seluruh fasilitas sudah dapat dimanfaatkan oleh siswa dengan maksimal sebagai tempat belajar dan berlatih. Keberadaan fasilitas tersebut sangat menunjang efektifitas belajar mengajar di SMKN 1 Tanjung, Lombok Utara – NTB. TERIMAKASIH ZULROHMI.(red)